Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Henry Indraguna, menyayangkan terjadinya kasus dugaan suap terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan hakim. Di mana, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp60 miliar.
Uang tersebut diduga turut dibagikan ke tiga hakim yang kini juga sudah menjadi tersangka, yakni Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom dan Djuyamto. Ketiganya merupakan majelis hakim saat sidang kasus korupsi CPO bergulir di PN Jakarta Pusat. Sementara Arif, saat itu masih menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) periode 2024-2029, sebagai pimpinan pengadilan, Arif Nuryanta seharusnya menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Termasuk dalam hal distribusi perkara, penugasan hakim, serta memastikan proses peradilan berjalan secara profesional dan berintegritas.
Sangat disayangkan, Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, karena diduga menerima suap Rp60 miliar terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang telah merugikan negara,” ujar Henry lewat keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).
Wakil Ketua Umum BAPERA periode 2025–2030 itu mengapresiasi tim penyidik Kejaksaan Agung atas keberanian dan ketegasan mereka dalam mengusut kasus ini. Di mana, sejumlah pihak berhasil dijerat, termasuk Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, serta dua advokat yakni Marcella Santoso dan Ariyanto.
“Arif Nuryatna diduga menerima suap Rp60 miliar, untuk mengatur putusan lepas dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan terdakwa korporasi,” ujarnya.
Henry menambahkan, uang suap atau gratifikasi tersebut diduga disalurkan melalui Wahyu Gunawan, yang disebut sebagai orang kepercayaan Arif di lingkungan pengadilan.