My Blog

_{Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih}

 Berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggalkan duka mendalam bagi banyak tokoh nasional. Sosok jenderal senior TNI itu dikenang tidak hanya karena kiprahnya di militer dan pemerintahan, tetapi juga karena sikapnya yang dinilai memiliki empati dan kepedulian besar terhadap bangsa.

Hal itu diungkapkan Nefo Handayani Kertapati. Ia mengenang Try Sutrisno sebagai figur pemimpin yang tegas namun tetap memiliki sisi kemanusiaan yang kuat.

“Beliau adalah seorang jenderal yang punya ‘hati’ dan welas asih kepada bangsa ini. Sosoknya tidak hanya memikirkan kekuatan negara, tetapi juga masa depan rakyat,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Nuning – panggilan akrabnya – mengatakan, Menurut dia, ketika menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno aktif memberikan pandangan strategis kepada Presiden saat itu, Soeharto, terutama dalam isu pertahanan negara dan stabilitas nasional.

“Pada masa itu Pak Try banyak memberi masukan kepada Presiden Soeharto yang berkaitan dengan pertahanan negara. Beliau juga sangat memberi perhatian terhadap berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan bangsa,” katanya.

^{Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud/ist}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi viralnya kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang disebut-sebut bernilai Rp8,5 miliar. KPK mengaku turut memantau perkembangan pemberitaan terkait hal tersebut.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (28/2/2026).

Budi mengingatkan, bahwa sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Masih kata Budi, praktik korupsi dalam pengadaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk.

“Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, hingga downgrade spesifikasi. Itu semua harus benar-benar kita lihat, apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Budi.

Selain itu, Budi menekankan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan aspek kebutuhan.

kas138

_{Pakistan didesak meningkatkan keamanan bagi para pekerja China di negara itu.}

Bergabungnya militan Uyghur dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dikabarkan telah menimbulkan perselisihan antara China dengan Pakistan. Pasalnya, para militan Uyghur dilaporkan bergabung dengan ISIS-Khorasan, sebuah sayap ISIS berbasis di Pakistan, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi China dan mengancam proyek-proyek Beijing di bawah Koridor Ekonomi China–Pakistan (CPEC).

Beijing telah meminta Islamabad untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan keselamatan dan keamanan warga negara China, sehingga menimbulkan tekanan pada hubungan bersahabat yang selama ini erat dan kokoh antara kedua negara.

Dilaporkan Nepal Aaja, pada 12 Juli tahun lalu, sebuah media pro-ISIS merilis poster yang menuduh China menganiaya Muslim Uyghur dan menyerang pemerintah Muslim yang mempertahankan hubungan dengan Beijing. ISIS menyatakan para pejuangnya sebagai “satu-satunya harapan bagi Uyghur” dan mengancam akan menghancurkan “kekaisaran tirani” China. Poster itu menuduh Partai Komunis China (PKC) sejak merebut kekuasaan di Negeri Tirai Bambu pada tahun 1949 telah menggunakan “setiap taktik dan bentuk penindasan kejam yang dapat mereka kerahkan” terhadap rakyat Uyghur; serta menyebut Pakistan sebagai “murtad” karena memperdalam “persahabatan” dengan China.

Upaya ISIS merekrut jihadis Uyghur menggarisbawahi aliansi mereka yang semakin kuat dengan Partai Islam Turkestan, juga dikenal sebagai Gerakan Islam Turkestan Timur, yang menimbulkan ancaman keamanan bagi China di Pakistan. ISIS-K secara aktif berupaya merekrut pejuang Partai Islam Turkestan, menawarkan insentif ekonomi agar bergabung, mendorong pengikutnya menyerang target-target China, serta meningkatkan propaganda berbahasa Uyghur.

Dalam sebuah pesan pada Maret 2024, juru bicara ISIS Abu Hudhayfah Al-Ansari menyatakan bahwa bersatu dan melakukan jihad di bawah panji ISIS adalah satu-satunya solusi bagi rakyat Uyghur yang menderita di tangan China.

https://www.kas138news.com

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang pembangunan lapangan Padel di zona perumahan. Lapangan padel hanya bisa berdiri di area komersil.

“Untuk lapangan padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usia rapat terbatas di Balaikota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Selanjutnya, bagi lapangan Padel yang saat ini tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) maka Pemprov DKI Jakarta akan melalukan pencabutan izin usahanya. Pramono mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mendata lapangan Padel yang tidak memiliki PBG.

“Karena kami menengarai bahwa ada, nanti angkanya akan dipastikan oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) lapangan-lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG,” ucapnya.

_{Viral Alumnus Pamer Anak Jadi WNA, LPDP: Tidak Mencerminkan Nilai Integritas dan Etika!}

Viral di media sosial soal video penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang membuat pernyataan “cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”. Pernyataan kontroversial itu diucapkan Dwi Sasetyaningtyas (DS) alias Tyas dan menuai kritikan.

Dalam video itu, Tyas mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak.

Dia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak.

Pernyataan itu pun viral di media sosial karena DS dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI). LPDP pun telah buka suara melalui akun resmi mereka di Threads pada Jumat (20/2/2026) malam.

Dalam keterangannya, LPDP menyatakan keprihatinan atas polemik yang muncul karena tindakan DS dalam video viral tersebut. LPDP menyayangkan kejadian tersebut karena dianggap tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang selama ini ditanamkan kepada seluruh penerima beasiswa mereka. 

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis keterangan resmi tersebut, Minggu (22/2/2026).

LPDP juga menjelaskan bahwa seluruh awardee dan alumninya memiliki kewajiban melaksanakan kontribusi terhadap Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan yaitu masa pengabdian selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.

Mengenai sosok DS, lembaga menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan studi S2 pada 31 Agustus 2017 dan telah menunaikan kewajiban kontribusinya sehingga secara hukum hubungan kontraktualnya dengan LPDP telah berakhir. 

_{Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)}

Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menulis surat pernyataan saat menjalani penempatan khusus (patsus) terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Di antaranya, ia mengakui barang haram dalam koper berwarna putih adalah miliknya.

“Ada beberapa pernyataan yang ditulis oleh beliau yang mungkin bisa kami sampaikan,” kata pengacara AKBP Didik, Rofiq Ansgari, Jumat (20/2/2026).

Berikut surat pernyataan yang ditulis AKBP Didik:

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si.
Dengan ini menyatakan:
1.    Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, S.H., M.H., mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin.

2.    Bahwa saya tidak pernah meminta atau memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, S.H., M.H., mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak mana pun, termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya.

_{AKBP Didik (foto: dok ist)}

 Polisi mengungkap hubungan antara eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dengan seorang polwan bernama Aipda Dianita, terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa Aipda Dianita diduga diminta oleh AKBP Didik untuk mengamankan koper berwarna putih yang berisi narkoba.

“Polwan tadi itu menurut pemeriksaan sekarang, dia hanya diminta untuk memindahkan koper, hanya itu saja,” kata Zulkarnain kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Zulkarnain menyebut hubungan antara AKBP Didik dengan Aipda Dianita hanya sebatas mantan atasan dan bawahan, saat bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Dianita berdinas di Polres Tangsel, dulu anak buah Didik saat berdinas di Polda Metro,” ujar Zulkarnain.

_{Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian akan menjanjikan USD 5 miliar untuk rekonstruksi Gaza.}

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian akan mengumumkan janji lebih dari USD 5 miliar (sekira Rp84 triliun) untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan di Gaza pada pertemuan mendatang, Kamis, 18 Februari.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Minggu (15/2/2026), Trump menulis bahwa negara-negara anggota juga telah berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel bagi pasukan stabilisasi yang diizinkan PBB serta polisi setempat di wilayah Palestina tersebut, demikian diwartakan Reuters.

Presiden AS mengatakan pertemuan Kamis, yang merupakan pertemuan resmi pertama kelompok tersebut, akan berlangsung di Institut Perdamaian Donald J. Trump, yang baru-baru ini diubah namanya oleh Departemen Luar Negeri sesuai nama presiden. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk kepala negara, diharapkan hadir.

Pembentukan dewan tersebut didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.

_{Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah (Dok)}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal penguatan sinergisitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

1. Jaga Kamtibmas

Kapolri menekankan hal itu saat memberikan pengarahan dan pembekalan sekaligus membuka latihan instruktur dan kursus pelatih II GP Ansor, Banser dan Majelis Dzikir Sholawat (MDS) Rijalul Ansor. 

Sigit juga mengajak organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) itu untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. 

“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia kader NU, Banser, dan Ansor akan semakin meningkat untuk menjaga stabilitas kamtibmas, mendukung program pemerintah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Sigit di Lapangan Olahraga SPN Selopamioro, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu di tengah keberagaman suku, budaya, agama. Hal itu, kata Sigit, merupakan kekuatan utama Bangsa Indonesia. 

Apalagi, menurut Sigit, situasi global saat ini tidak menentu dan berdampak kepada situasi dalam negeri. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat seluruh anak bangsa. 

“Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi stabil. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi Misi Asta Cita serta berbagai kebijakan dan program pemerintah lainnya,” ujar Sigit. 

kas138

_{Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.}

Bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian Gaza (BoP) tidak berarti normalisasi hubungan dengan pihak mana pun, melainkan sebagai komitmen pemerintah terhadap mandat stabilisasi di Gaza sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Kamis (12/2/2026). Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman masuknya Israel, rezim yang dianggap bertanggung jawab atas genosida di Gaza, ke dalam Dewan Perdamaian tersebut.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” demikian disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Nabil Mulachela, dalam pernyataan yang diterima media, Kamis.

Nabil menegaskan bahwa Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, mendorong akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara. Kehadiran Israel, atau negara mana pun, di dalam Dewan Perdamaian tidak mengubah prinsip Indonesia tersebut.