Dalam penghargaan tersebut, KPI meraih dua gelar bergengsi di kategori “Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia” dan “Pembinaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas”. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo turut hadir menyerahkan anugerah kepada perusahaan di tanah air yang telah berhasil melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
KPI Pusat berhasil meraih penghargaan terbaik dalam bidang Pengembangan Kompetensi SDM Sektor ESDM melalui kategori “Pelatihan dan/atau Sertifikasi bagi Badan Usaha (BU)/ Bentuk Usaha Tetap (BUT) Terbaik Subkategori Minyak dan Gas Bumi”.
Ini berarti, KPI didaulat miliki kontribusi signifikan dalam pengembangan SDM unggul melalui program kerja berkelanjutan, sertifikasi yang teruji dan pelatihan sesuai dengan keahlian bidang masing – masing pekerja.
Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman menegaskan bahwa sebagai induk usaha petrokimia Pertamina, KPI sangat menyadari pentingnya pemenuhan standar kompetensi SDM yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan industri.
“KPI beserta grup terus kawal komitmen ini melalui program-program aktual seperti pelatihan, sertifikasi hingga audit kompetensi,” tegas Taufik dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).
Tak hanya KPI Pusat, KPI melalui unit operasi Kilang Plaju juga berhasil meraih penghargaan bidang Keselamatan Migas dan Optimalisasi Gas Suar melalui kategori Pembinaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas. Prestasi ini mencerminkan bahwa KPI telah melakukan pratik keselamatan kerja melalui penerapan prinsip teknik untuk menciptakan ekosistem yang lebih ramah lingkungan.
Penghargaan Subroto 2024 merupakan puncak dari rangkaian acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke – 79. Penghargaan sudah melalui tahapan proses penilaian yang mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 120.K/HK.02/BPS/2024 tentang pedoman bidang pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah berkontribusi serta dedikasi untuk menciptakan kinerja terbaik dalam memajukan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, dan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) hanya sebagian dari kebijakan yang berpotensi mengerek kenaikan harga. Semua kebijakan ini, dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah kewalahan.
Berikut ini merupakan sejumlah kebijakan pemerintah di tahun 2025 yang berpotensi menjadi ‘petaka’.
PPN Naik menjadi 12%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan Agustus lalu mengatakan bahwa kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan tidak ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu, (12/10/2024).
Pemerintah pun telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Sudah kita simulasikan plus minusnya, kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya ke sektor usaha, itu sudah,” kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Sesuai ketentuan UU HPP pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.
“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Susiwijono.
“Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana, nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya, tinggal disandingkan,” ungkapnya.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberlakuan pajak PPN 12% pada 2025 masih menunggu keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sri Mulyani berharap kenaikan ini tidak terjadi karena akan berdampak kepada kenaikan harga lagi dan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk
“Kami terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih harus dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih. Baik dari sisi penerimaan, maupun belanja negara.
Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Iya memang itu (cukai minuman berpemanis) yang akan kita coba bahas nanti dengan DPR, yang lain memang enggak,” ujar Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.
“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3,” tegasnya.
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
Potensi Kenaikan BBM
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.
Potensi Kenaikan Harga Gas Elpiji
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon menjadi BLT.
Namun, Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. Dia menyebut jika selama ini penerima subsidi LPG 3 kg dinikmati 80% masyarakat mampu.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ucapnya.
Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” ujar Soeparno kepada CNBC Indonesia.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumeten hingga Apartemen Maqna Residence.
Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).
Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.
Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.
Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.
Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.
Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.
Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.
“Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.
Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.
“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.
Tarif KRL Berbasis NIK
Polemik di 2025 kembali muncul pada awal September lalu, di mana pemerintah berencana mengubah skema subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
Kebijakan ini akan berdampak pada jutaan warga Indonesia yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.
Pemerintah menjelaskan skema baru tersebut diharapkan bisa membuat subsidi PSO tepat sasaran. Anggaran belanja Subsidi PSO pada 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4,79 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
“Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat dikonfirmasi CNBCIndonesia, Kamis (29/8/2024).
Namun, Kementerian Perhubungan memberikan informasi terbaru soal penerapan subsidi KRL Jabodetabek, menjadi berbasis NIK mulai tahun 2025.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan pemerintah masih menggodok kebijakan tersebut.
“Masih dalam pembahasan lintas sektoral,” ungkap Adita kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2024).
Soal batal atau tidak, Adita hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Yang jelas tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Prabowo mengatakan tidak akan menunjuk menteri yang hanya punya modal kepintaran. Menurut dia, kepintaran seseorang akan tidak berguna ketika memiliki niat buruk.
“Otak terbaik dan hati terbaik, bukan otak hebat hati busuk berbahaya,” kata Prabowo di depan para investor di acara yang digelar di Jakarta Convention Center, dikutip Sabut, (12/10/2024).
Dalam acara yang sama, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga memberikan petunjuk lain soal kabinetnya. Berikut ini merupakan beberapa bocoran mengenai pemerintahan yang akan dibentuk Prabowo.
Koalisi Gemuk
Prabowo akan bersama koalisi besar dalam lima tahun ke depan. Maka jangan heran apabila nanti kabinet tampak gemuk.
“Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat terpaksa koalisinya besar,” ungkap Prabowo.
“Nanti dibilang kabinet prabowo kabinet gemuk, banyak ya. Negara kita besar bung,” tegasnya.
Menurut Prabowo, untuk mengurus Indonesia seluas ini memang dibutuhkan jumlah menteri yang banyak. Apalagi masalah yang dihadapi terbilang kompleks.
“Negara kita luas nya sama dengan eropa, eropa 27 negara kita 1 negara,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo tidak ingin disebut otoriter. Prabowo juga akan merangkul semua kelompok dari wilayah Indonesia barat, tengah dan timur. “Kalau kita negara otoriter, hanya 1 partai ya bisa, jalankan negara ini hanya 20 menteri 24 menteri,” terang Prabowo.
Ambil Menteri Jokowi
Prabowo secara gamblang akan mengambil menteri era kabinet Presiden Jokowi, karena merupakan orang terbaik.
“Bahkan dalam menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri yang akan datang ya banyak berada di kabinet sekarang,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, penerima mandat dari rakyat untuk menjadi presiden RI memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Sehingga ia mengatakan sejalan dengan Jokowi dalam menyusun kabinetnya untuk mencari orang yang terbaik.
“Kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepakbola timnas sepakbola apa yang dicari? adalah pemain terbaik, kita tidak pikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, tapi dia mampu atau tidak dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu atau tidak dia deliver berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat nah itu yang kita cari,” kata Prabowo.
“Pak Jokowi pun demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian dan kalau kebetulan orangnya masih bagus pasti kita minta ikut lagi,” sambungnya.
Hati Busuk
Prabowo cukup waspada disusupi orang pintar namun berhati busuk masuk ke kabinetnya.
“Kita harus berani akui kesulitan. Jangan lari dari kesulitan hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan ini. Cari otak-otak terbaik di negara ini,” kata Prabowo.
“Otak terbaik dan hati terbaik, bukan otak hebat hati busuk berbahaya,” tegasnya.
Negara sebesar Indonesia, kata Prabowo tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan. Maka dari itu harus diserahkan kepada orang terbaik.
“Kita harus berani koreksi diri sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi, dengan berani,” ujarnya.
Apabila memberikan pengelolaan negara pada sosok yang salah maka akan berisiko terhadap negara ke depan.
Adapun penghargaan itu berhasil diraih untuk kategori predikat Gold hingga Bronze di kanal digital Media Sosial Instagram The Power of CEO on Social Media @pertamina x @nicke_widyawati, Media internal Majalah cetak Energia “Pelita Air Always In The Air” dan “#GenerationRestoration”, program Kehumasan pemerintah korporasi negara SportArtCular – Energizing Your Goals, serta PPID Utama Terbaik dalam Inovasi Penyajian Informasi Publik Untuk Disabilitas.
Inovasi dalam keterbukaan informasi publik, menjadikan Pertamina tampil sebagai perusahaan yang semakin dipercaya baik di tingkat nasional maupun global, melalui beberapa kanal media komunikasi korporasi seperti kanal digital, media sosial, media cetak Energia, serta inovasi layanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pertamina.
Selain itu, kontribusi kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik juga diterapkan ke jajaran Pertamina Group. Beberapa penghargaan yang diraih dari Sub Holding, Anak Perusahaan dan afiliasi Pertamina diantaranya PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pertamina EP Lirik, PT Perta Life Insurance.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina komitmen menyampaikan informasi publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan dan penyajian informasi kepada masyarakat.
“Melalui inovasi kehumasan, Pertamina berkomitmen memenuhi kebutuhan energi di seluruh Indonesia sekaligus kebutuhan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mendukung profesionalisme Humas untuk Indonesia emas,” ujar Fadjar dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).
Penilaian dalam Anugerah Humas Indonesia dilakukan berbasis penjurian. Dewan juri terdiri dari para pakar humas/public relations (PR), pakar komunikasi publik, jurnalis senior, akademisi senior, dan pakar branding melakukan penilaian terhadap ratusan Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang berkompetisi pada ajang AHI 2024.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. https://vip138go.com
Perlu diketahui, Temu merupakan aplikasi yang dikhawatirkan akan membunuh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab, aplikasi ini menghubungkan produsen dan konsumen akhir secara langsung, tanpa melalui pengecer dan afiliasi.
Temu diketahui beberapa kali mencoba masuk ke pasar Indonesia, namun ditolak oleh pemerintah. Hal tersebut kemudian memicu spekulasi bahwa Temu bakal mengakuisisi Bukalapak supaya mendapatkan izin dari pemerintah, mengikuti strategi yang sama dengan Tiktok dan Tokopedia.
Menanggapi rumor ini, manajemen Bukalapak pun buka suara. Manajemen menyebut perseroan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi perseroan oleh e-commerce Temu.
Perseroan menyebut akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Perseroan menerima informasi yang telah diverifikasi kebenarannya atas rencana akuisisi tersebut.
Seiring dengan rumor tersebut, saham BUKA sempat lompat 25,22% ke level 144 pada 7 Oktober 2024. Pada satu hari setelahnya penguatan terpangkas ke level 2,08%. Namun pada 9 Oktober 2024 saham BUKA merosot 1,36%.
Manajemen BUKA mengatakan kenaikan harga saham pada 7 Oktober 2024 adalah reaksi pasar atas informasi terkait rencana akuisisi Perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen Perseroan.
“Spekulasi pasar berada di luar kendali Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik dan investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Perseroan,” tulis manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi dikutip Sabtu, (12/10/2024).
Mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Sahbirin memberikan laporan harta terbarunya pada Februari 2024. Total hartanya mencapai Rp 24,8 miliar.
Salah satu bentuk kekayaannya berupa 4 mobil dan 1 motor dengan total nilai Rp 733 juta. Sahbirin melaporkan 4 mobil terparkir di garasinya, di antaranya mobil Mazda Biante Minibus tahun 2014 Rp175.000.000, mobil Honda CRV Minibus tahun 2012 Rp160.000.000, mobil Ford Pickup tahun 2012 Rp160.000.000, dan mobil Honda HR-V tahun 2016 Rp230.000.000.
Selain itu, dia memiliki satu motor Honda Revo tahun 2017 seharga Rp8.000.000,
Sahbirin juga tercatat mengoleksi 13 bidang tanah dan bangunan di beberapa kota, yakni di Kota Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Banjarbaru. Aset dengan status hasil sendiri ini mencapai Rp 13.714.700.000.
Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp2.324.514.900 serta kas dan setara kas Rp8.123.861.373. Sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp24.896.076.273.
Harta kekayaannya mengalami peningkatan Rp870.681.767 dibandingkan laporan satu tahun sebelumnya. Pada 17 Februari 2023, Paman Birin melaporkan harta kekayaan senilai Rp24.025.394.506.
Sebagai gantinya, PLN mengaplikasikan pemasangan sistem meteran listrik otomatis atau yang disebut dengan Automatic Meter Reading (AMR). Sistem ini diterapkan untuk golongan pelanggan PLN 3 phasa atau berdaya listrik 6.600 VA ke atas.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, sistem AMR tersebut juga memungkinkan pelanggan mengakses data penggunaan daya listrik miliknya. Fitur ini bisa membantu pelanggan berdaya 6.600 VA ke atas untuk mengatur penggunaan listriknya.
Di sisi lain, dengan sistem ini PLN bisa memantau penggunaan listrik pelanggan secara real time.
“Melalui AMR, PLN dapat mengukur energi listrik yang digunakan oleh pelanggan secara real time dan akurat tanpa harus membaca meter secara fisik ke lapangan,” kata Gregorius kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu, (12/10/2024).
Gregorius juga menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tengah meningkatkan pelayanan pada pelanggan PLN dengan pemasangan AMR. Sistem tersebut bisa membaca penggunaan listrik melalui saluran komunikasi tertentu secara terintegrasi.
Pengecekan penggunaan daya listrik dengan sistem tersebut bisa dilakukan secara langsung atau real time, baik bagi pelanggan maupun dari pihak PLN.
“AMR adalah teknologi otomatis pembacaan meter energi listrik menggunakan software tertentu melalui saluran komunikasi Global System for Mobile Communication (GSM) secara terpusat dan terintegrasi untuk mendapatkan data beban energi listrik secara real time,” jelasnya.
Gregorius menyebutkan sudah ada sebanyak 514.324 pelanggan PLN yang menggunakan sistem AMR. Jumlah itu setara 63% dari total pelanggan berdaya 6.600 VA ke atas sebanyak 819.565.
“Hingga saat ini, dari total 819.565 pelanggan 3 phasa di seluruh Indonesia, 63% atau sebesar 514.324 pelanggan telah menggunakan AMR,” ujarnya.
Seorang warga Kalimantan yang tak disebutkan namanya menjadi saksi sisa-sisa kejayaan Kalimantan sebagai pulau yang kaya berlian. Dikutip dari Harian Merdeka 25 Desember 1954, warga tersebut awalnya mengangkat batu saat berenang di pinggir Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Namun, tak disangka yang diangkat justru berlian seharga miliaran Rupiah.
Harian Merdeka menyebutkan setelah dianalisis, bongkahan berlian itu mengandung kemurnian 30 karat. Berlian tersebut ditaksir akan laku di pasar dengan harga Rp 500 ribu.
Pada tahun 1954 uang Rp500 ribu tak bisa dianggap remeh. Dalam harian Indonesia Raja (9 Juni 1954) diketahui, harga 1 gram emas di tahun 1954 bisa dibeli hanya Rp 86. Artinya, uang Rp500 ribu bisa membeli 5,8 Kg emas. Jika dikonversi, berarti berlian 30 karat seharga Rp500 ribu atau setara 5,8 Kg emas tahun 1954 senilai Rp6 miliar pada masa sekarang.
“Seketika, orang itu, yang tadinya miskin, mendadak jadi orang sangat kaya,” tulis harian Merdeka (24 Desember 1954).
Yang lebih mengejutkan lagi, peristiwa orang mendadak kaya berkat penemuan berlian bukan hanya terjadi kepada salah satu warga saja. Harian Merdeka mencatat ada banyak kisah serupa di Kalimantan yang beruntung mendapat berlian dengan karat berbeda. Mulai dari 22 karat sampai 50 karat yang dijual seharga Rp850 ribu. Dari banyaknya berita ini kemudian muncul profesi baru, yakni pemburu berlian di sungai-sungai Kalimantan.
Penemuan berlian di sungai Kalimantan sebenarnya tak mengherankan sebab sudah sejak lama pulai itu disorot sebagai penghasil berlian.
Penjelajah Portugis Tome Pires dalam catatan perjalanan berjudul Suma Oriental telah menyoroti keberadaan berlian di Pulau Khatulistiwa. Katanya, banyak kota-kota pelabuhan di Kalimantan, seperti Banjar di Kalimantan Selatan atau Lawe di Kalimantan Barat, telah menjadikan berlian sebagai barang komoditas ekspor.
Bahkan, berlian-berlian dari Kalimantan disebut sebagai berlian terbaik di dunia yang tak bisa ditemukan di daerah lain di muka bumi.
Selain Pires, pejabat Inggris Thomas Stanford Raffles dalam karya besarnya History of Java (1817) juga menyoroti hal sama. Saat menjadi orang nomor satu di Hindia Belanda kurun 1811-1816, dia melihat berlian bisa mudah diperoleh di Kalimantan. Entah di sungai, kaki bukit, bahkan dataran biasa. Bahkan, menurutnya, semakin dalam tanah digali, kualitas berlian juga semakin baik.
Tak heran, berlian jadi objek eksploitasi selain rempah-rempah oleh penjajah. Tercatat, sejak 1738, Belanda sudah mengekspor berlian dari hasil tambang di Kalimantan senilai US$200 ribu – US$ 300 ribu setiap tahunnya. Seluruh berlian kemudian digunakan sebagai perhiasan orang-orang kaya di dunia.
Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%. Selain itu, di kawasan industri, pada tahun 2024, buruh mengalami “nombok” atau tambahan biaya hidup, bukan kenaikan upah.
Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%. Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% (selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%). Dengan demikian, angka 8% sangat logis, yaitu berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor “nombok” sebesar 1,3%.
Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.
“Berdasarkan analisis litbang Partai Buruh dan KSPI, tambahan ini menghasilkan kenaikan 10%, untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar,” ungkap Said Iqbal saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2024).
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam perhitungan upah minimum. KSPI menilai konsep batas bawah dan batas atas dalam PP ini tidak masuk akal dan tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, termasuk yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Rumus yang dibuat BPS dan Kemenaker dianggap menyesatkan publik dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.
Said Iqbal menegaskan, daya beli buruh telah menurun dalam lima tahun terakhir. Litbang KSPI dan Partai Buruh menemukan bahwa dalam periode tersebut, upah riil buruh turun 30%. Artinya, daya beli buruh juga menurun 30%. Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah bahkan nol persen, dan dalam dua tahun terakhir kenaikan upah berada di bawah angka inflasi, yang otomatis menggerus nilai upah riil buruh.
Dalam lima bulan terakhir 2024, terjadi deflasi yang menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Di kalangan menengah atas, deflasi berarti masyarakat sudah menghabiskan tabungan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersier. Di kalangan menengah bawah, termasuk buruh, petani, nelayan, dan pekerja lainnya, deflasi terjadi karena pendapatan yang stagnan dan harga barang yang tetap naik, memperparah penurunan daya beli.
“Buruh meminta agar kenaikan upah minimum 2025 tidak dijadikan ajang main-main oleh Menteri Tenaga Kerja ad interim, serta birokrat Kemenaker di daerah. Kami mengimbau agar birokrat menunggu pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kenaikan upah minimum. Jangan sampai aturan yang merugikan pekerja dikeluarkan, terutama sebelum 1 November,” tegasnya.
“Presiden Joseph R. Biden, Jr. hari ini mengumumkan penunjukan Delegasi Presiden untuk menghadiri Pelantikan Yang Mulia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober,” seperti dikutip dari whitehouse.gov, Sabtu, (12/10/2024).
Gedung Putih menyebut Biden telah menunjuk Linda Thomas-Greenfield, Perwakilan AS di PBB untuk memimpin delegasi Presiden AS.
Delegasi itu juga akan terdiri dari beberapa pejabat lainnya, seperti Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia; Don Graves, Wakil Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan AS; dan Laksamana Samuel Paparo, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Departemen Pertahanan AS.
Selain itu, delegasi AS yang akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran, di antaranya Daniel J. Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS; serta Mira Rapp-Hooper, Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania, Dewan Keamanan Nasional, Gedung Putih.
