“Belum ada komunikasi, saya akan bersurat saya akan menemui mereka untuk minta penjelasan,” kata dia saat dihubungi di Denpasar, Bali, Senin.
Dalam suratnya nanti, Parta tidak meminta pengelola investasi itu menghadap ke Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI itu justru akan mendatangi langsung mereka ke KEK Kura-kura Bali, Pulau Serangan.
Diketahui Pulau Serangan di Denpasar Selatan, selain dihuni penduduk Bali, juga merupakan perkampungan muslim kuno, terdapat Pura Sakenan yang merupakan salah satu pura besar di Bali, juga masjid tertua As-Syuhada.
Pantai yang mengelilingi pulau di sisi tenggara Bali itu dinamakan Pantai Serangan, namun namanya berubah menjadi Pantai Kura-kura Bali sehingga belakangan pengelola mendapat kecaman dari masyarakat lokal.
Nyoman Parta sendiri menjelaskan meskipun separuh lebih pulau menjadi lahan KEK, nama pantai tak boleh diubah apalagi menjadikannya area privat.
“Pantai di Bali itu selalu ada sejarah, sejarah yang berkaitan dengan kedatangan orang besar dan suci di Bali, di sana ada Pura Sakenan ada Pantai Serangan pasti ada sejarah,” ujarnya.
“Pantai bukan sekadar ejaan huruf, pantai berkaitan dengan tempat yang ada identitasnya, tidak boleh investor masuk nama pantai berubah, kalau seluruh investor boleh mengubah nama pantai ya habis lah Bali ini,” sambung anggota dewan asal Gianyar itu.
Selain karena tindakan mengubah nama pantai di Bali, PT BTID juga mendapat kecaman warga yang mengadu ke dewan soal berubahnya kondisi laut setelah pembangunan masif.
Salah satu warga setempat yang dahulu mencari udang, ikan, dan klejat, mengaku kini pasir pantai berubah tak lagi keemasan dan laut tak lagi mengkilap.
Sejumlah sisi pantai dikeruk dan ditembok hingga lebih terlihat seperti danau, sehingga Nyoman Parta meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam oleh ulah investor.
Presiden RI Prabowo Subianto bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan India Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025).
Presiden Prabowo juga mengakui dirinya banyak mendapatkan inspirasi dari program-program Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.
“Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi,” kata Presiden Prabowo saat menghadiri jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1) malam.
“Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan membantu masyarakat yang paling lemah merupakan inspirasi bagi kami,” sambung Presiden Prabowo dalam siaran pers diterima di Jakarta, Minggu.
Oleh karena itu, Presiden kembali menyatakan dirinya merasa terhormat berkunjung ke India dalam rangka agenda kenegaraan maupun untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama (chief guest) Hari Republik India Ke-76.
“Saya sangat bangga berada di sini (di India, red).Saya bukan politisi profesional, saya bukan diplomat yang baik. Saya hanya mengatakan apa yang ada di hati saya,” ujar Presiden Prabowo.
Jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan merupakan bagian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di India. Dalam acara itu, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk di samping PM Modi.
Di Rashtrapati Bhavan, jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut jamuan makan malam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam acara jamuan yang sama, Presiden India Droupadi Murmu menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Keduanya sempat melihat beberapa ornamen-ornamen bersejarah di Rashtrapati Bhavan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden India juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya memenuhi undangan sebagai tamu utama Hari Republik India.
Presiden Murmu kemudian mengenang kembali momen Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi tamu utama pertama dalam peringatan pertama Hari Republik India pada 1950.
“Ini merupakan cerminan dari hubungan yang telah lama terjalin, dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia,” demikian siaran resmi Istana Kepresidenan India.
Suasana di objek wisata pada kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memprioritaskan pengembangan destinasi wisata di kawasan pesisir sebagai salah satu daya tarik pariwisata andalan pada 2025, untuk mendongkrak kunjungan turis yang sejak beberapa tahun terakhir belum tembus angka 1 juta wisatawan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon Sudiharjo di Cirebon, Sabtu, mengatakan, saat ini ada beberapa objek wisata pada kawasan pesisir yang sudah dipercantik dari sisi fasilitas maupun penyediaan wahana.
Ia menyebutkan contoh destinasi di pesisir itu adalah Wisata Dewi Bahari dan Hutan Mangrove di Kecamatan Mundu, Cirebon, yang direvitalisasi untuk memberikan kenyamanan bagi turis saat menyambangi objek wisata tersebut.
“Keberadaan wisata ini merupakan bentuk nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Kami mengapresiasi hadirnya Wisata Dewi Bahari ini karena dapat menjadi sumber pendapatan desa, masyarakat dan mendatangkan wisatawan domestik,” katanya.
Dia menuturkan bahwa pemerintah telah berupaya memperbaiki akses menuju hutan mangrove di destinasi tersebut. Jalur sepanjang 500 meter dari muara Mundu ke kawasan itu telah dibangun sebagian, dan segera tersambung sepenuhnya.
Menurut dia, destinasi tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa setempat, sehingga memungkinkan pelibatan masyarakat untuk bekerja di sektor pariwisata pesisir.
Sudiharjo menyampaikan pemerintah desa memiliki peran mengelola sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada sektor pariwisata.
Dia juga mengatakan Kecamatan Mundu memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata pesisir, karena letaknya berada di garis pantai Kabupaten Cirebon.
“Oleh karena itu, Pemkab Cirebon sudah berupaya membantu pengembangan destinasi ini. Panorama di sini sudah bagus, kalau fasilitasnya bagus, wisatawan pasti betah,” katanya.
Dia menambahkan selain fokus pada pengembangan wisata, pemerintah desa juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui program pengelolaan sampah TPS 3R yang bekerja sama dengan instansi swasta, kawasan wisata ini diupayakan agar tetap bersih dan ramah lingkungan,” katanya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengemukakan saat ini daerahnya telah membentuk 24 desa wisata baru sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan turis domestik.
Ia menilai pengembangan desa wisata bisa memunculkan berbagai produk lokal seperti makanan khas dan kerajinan tangan, yang dapat menarik minat wisatawan.
“Sebelumnya kami telah membentuk 36 desa wisata. Sekarang totalnya sudah 60 desa wisata,” ucap dia.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy memaparkan sejumlah syarat bagi investor yang ingin melakukan transaksi IDSS.
“Pertama-tama, investor harus membuka akun short selling pada sekuritas yang telah memiliki lisensi sebagai Anggota Bursa Short Selling, kemudian harus menyiapkan dana awal minimal Rp50 juta dan investor harus melakukan pembelian saham yang telah dilakukan short selling di akhir hari untuk penyelesaian transaksi,” ujar Irvan, di Jakarta, Jumat.
Terkait persyaratan short selling (IDSS), ia menjelaskan tidak terdapat perbedaan untuk investor individu (ritel) maupun institusi, namun dalam implementasinya terdapat masa transisi, pada satu tahun awal transaksi short selling (IDSS) hanya diperuntukkan bagi investor ritel.
“Sampai dengan satu tahun setelah diimplementasikan, transaksi IDSS masih hanya diberlakukan bagi investor ritel terlebih dahulu, dengan tujuan untuk familiarisasi mekanisme bagi pelaku pasar,” ujar Irvan.
Pada 3 Oktober 2024 lalu, BEI telah memberlakukan peraturan terkait short selling yang tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling dan III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau Short Selling.
Saat ini, BEI sedang mempersiapkan Anggota Bursa untuk mendapatkan lisensi sebagai Anggota Bursa (AB) Short Selling, sehingga dapat memberikan fasilitas transaksi short selling kepada nasabahnya.
“Hingga akhir tahun 2024, sudah terdapat 6 Anggota Bursa yang sedang dalam proses untuk mendapatkan lisensi AB Short Selling dan ada 17 AB lainnya dalam pipeline sedang melakukan assessment internal,” kata Irvan.
Sementara itu, terkait sosialisasi implementasi IDSS, Irvan mengatakan bahwa BEI telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan awareness pelaku pasar, sehingga akan lebih siap dalam menerima penerapan mekanisme IDSS.
“Sepanjang tahun 2024, Bursa juga telah melakukan rangkaian kegiatan market awareness terkait transaksi short selling kepada investor dan publik untuk meningkatkan awareness publik atas transaksi short selling di BEI,” ujar Irvan.
Irvan menyebut implementasi mekanisme IDSS oleh BEI akan memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan potensi keuntungan ketika market sedang turun atau bearish.
Pihaknya berharap penerapan skema IDSS dapat meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan fair price discovery di pasar modal Indonesia.
“Harapannya, dapat meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan fair price discovery, sehingga dapat memperluas basis investor serta meningkatkan experience investor dalam bertransaksi saham di Bursa,” ujar Irvan.
BEI memastikan akan melakukan pengawasan atas transaksi IDSS yang terjadi, yang mana dalam menyampaikan transaksi Short Selling, Anggota Bursa diwajibkan untuk menyampaikan flag Short Selling, sehingga dapat mendukung terciptanya pasar yang wajar, teratur dan efisien.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) sebelum konferensi pers terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat (15/3/2024). Pemerintah menganggarkan sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023.
Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Pada tahun 2025, besaran THR dan gaji ke-13 PNS kembali menjadi sorotan, mengingat pentingnya kedua tunjangan ini bagi perekonomian keluarga PNS.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait besaran tunjangan ini, yang dapat memberikan gambaran bagi PNS dalam merencanakan kebutuhan finansial mereka baik untuk keperluan Lebaran maupun tahun ajaran baru.
Lantas, siapa saja yang berhak menerima THR dan Gaji ke-13? Dan berapa jumlah yang diterima? Berikut ini penjelasannya.
Kategori ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, berikut adalah kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS (Calon PNS). 2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 3. Anggota TNI. 4. Anggota Polri. 5. Pejabat Negara.
Dengan demikian, dil uar dari lima kategori ASN yang disebutkan sebelumnya tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak akan mendapatkan THR dan gaji ke-13.
Kategori ASN yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13
Menurut Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, meskipun berstatus sebagai ASN, ada beberapa pihak yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berikut adalah kategori ASN yang tidak menerima kedua tunjangan tersebut:
1. ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. 2. ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.
Jadwal pencairan THR dan gaji ke-13
Dengan mengacu pada PP No.14 Tahun 2024 mengenai jadwal pencairan THR dan gaji ke 13, sebagai berikut:
• THR 2025 diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu sekitar tanggal 20 Maret 2025. Pembayaran ini dimaksudkan untuk membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan saat merayakan Lebaran. • Gaji ke-13 diperkirakan akan dibayarkan pada bulan Juni atau Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru dan kebutuhan pendidikan.
Besaran THR dan gaji ke-13
Jumlah THR dan Gaji ke-13 akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan berikut:
Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025, yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan dengan suku bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah.
Program ini menawarkan suku pinjaman dengan besaran mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan bunga rendah. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam mendapatkan modal usaha dengan cara yang mudah dan cepat.
Untuk mempermudah proses pengajuan, Anda perlu memahami cara pengajuan yang benar dan cicilan per bulan yang harus dibayar. Setiap langkah penting dalam pengajuan pinjaman ini akan dijelaskan secara rinci agar Anda dapat mengikuti prosedurnya dengan lancar. Memahami setiap detail dalam proses pengajuan akan memastikan bahwa pengajuan pinjaman berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan Anda sudah mengetahui dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat memanfaatkan program KUR BRI 2025 untuk meningkatkan usaha Anda. Memahami seluruh tahapan pengajuan akan memudahkan Anda dalam mendapatkan modal usaha yang diperlukan.
Syarat pengajuan KUR BRI 2025
Untuk memastikan pengajuan pinjaman diterima, Anda perlu melengkapi beberapa dokumen dan memenuhi kriteria berikut:
Dokumen pribadi
– KTP elektronik (e-KTP)
– Kartu Keluarga (KK)
– Akta Nikah (jika sudah menikah)
Dokumen usaha
– Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
– NPWP (jika pinjaman lebih dari Rp 50 juta)
Kriteria umum
– Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
– Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit
– Memiliki usaha yang sudah berjalan
Rincian tabel angsuran KUR BRI 2025
Berikut adalah rincian tabel angsuran KUR BRI 2025 sesuai dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu tenor:
Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memantau kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (20/1/2015).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan normalisasi irigasi guna mendukung program swasembada pangan.
Hal itu disampaikan Bima saat memantau kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (20/1).
“Ini kebutuhan utamanya adalah normalisasi sedimentasi yang sudah lama, sejak tahun 2016 lah kira-kira begitu. Sehingga pintu airnya bisa aktif kembali, sehingga kemudian air laut tidak membanjiri lahan warga, kasihan warga,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil pengecekan Bima di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di daerah tersebut, kegiatan normalisasi irigasi sudah berjalan tahun ini.
Anggaran pun telah disediakan untuk melakukan normalisasi. Pihaknya pun meminta pemda tidak hanya melakukan normalisasi, tetapi juga melakukan kepastian saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
“Saya minta diawasi bersama-sama, karena kadang-kadang ada yang sudah direncanakan, tapi tidak dikerjakan. Yang penting sekarang sudah direncanakan, sudah dianggarkan, tinggal dikerjakan saja,” ujarnya.
Dia menekankan agar kepala desa (kades) memberikan perhatiannya untuk program irigasi. Kades diminta melakukan pemantauan (monitoring) di lapangan dan memastikan kegiatan irigasi berjalan.
Hal ini dilakukan untuk mencapai target petani bisa melakukan tiga kali panen setahun. Ihwal ini juga dalam rangka mendukung target yang lebih besar lagi, yaitu swasembada pangan.
“Tinggal nanti saya minta betul pejabat kepala daerah, apalagi nanti Bupati Deli Serdang untuk memonitor terus di sini, bersama dengan camat, kades-kades, tadi ada tiga kades ya, (Desa) Cinta Damai, (Desa) Pematang Lalang, (Desa) Cinta Rakyat,” ungkap Bima.
Pihaknya memberikan catatan agar Pemda segera melakukan langkah cepat. Normalisasi sedimentasi perlu didukung dengan menggunakan alat berat yang bergerak lincah atau menggunakan alat lengan panjang (long arm) yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah dengan gesit.
“Alat beratnya itu harus yang long arm, harus yang bisa bergerak cepat. Kalau tidak, itu lama dan tidak bisa normal juga semua. Tidak cukup, pakai pompa itu tidak cukup. Tadi sudah siapkan katanya? Gitu kira-kira. Nanti kita monitor langsung,” tambahnya.
Ia menekankan agar seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan irigasi.
Semua perangkat pemerintahan diharapkan bergerak bersama memantau langsung kondisi lapangan, serta memastikan sinergi antar-kementerian/lembaga (K/L) berjalan selaras.
“Supaya nyambung apa yang diminta Presiden, dengan yang dikerjakan di daerah itu nyambung. Lintas kementerian itu (selaras). Kalau kepala daerah itu kan nanti di hulunya akan memonitor proses produksi, di hilirnya memonitor juga proses distribusi atau harga,” pungkas Bima.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Senin (20/1/2025)
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan bahwa informasi terkait adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, perlu diuji kebenarannya.
“Itu yang baru kita uji dulu, kita uji kebenaran informasinya,” ujar Nana di Serang, Senin.
Nana mengatakan pihaknya mengupayakan agar mendapatkan informasi primer tentang luas wilayah yang sudah terdapat HGB-SHM.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa pihaknya belum mengecek langsung pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.
Nana juga mengatakan Pemprov Banten lebih mengedepankan kehati-hatian dalam menanggapi pencabutan pagar laut Tangerang. Kemudian, menunggu arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Tentu ya, kerja-kerja ini harus kita pastikan juga, tidak ada pelanggaran juga. Pemprov tidak mau melanggar aturan. Baik itu yang menyangkut perdatanya, pidananya, kita tunggu,” kata dia.
Saat ini, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, pihaknya mengkonsolidasikan semua fungsi-fungsi tugas, guna memastikan semua pihak mendapat keadilan.
“Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang merasa diabaikan, karena pemerintah dan negara hadir untuk semua, berdiri di semua. Tentu berpatokan pada aturan perundangan-undangan, itu kuncinya,” ujar Nana.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed (sosial media) tersebut,” kata Nusron dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan bahwa jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan.
“Sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang,” ujar Nusron.
Kemudian, Nusron juga menyebutkan terdapat Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang.
Ia membenarkan berita-berita yang muncul di media massa maupun informasi di sosial media tentang adanya sertifikat tersebut, setelah pihaknya melakukan pengecekan. Lokasinya sesuai dengan aplikasi www.bhumi.atrbpn.go.id.
Arsip foto – Pesepak bola PSM Makassar Albertine Joao Pereira (depan) berselebrasi bersama rekannya Ananda Raehan Alief (belakang) usai mencetak gol ke gawang Persis Solo pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025). PSM Makassar menang atas Persis Solo dengan skor 1-0.
Gol dari Joao Perreira Albertine ‘Balotelli’ menyelamatkan PSM Makassar dari kekalahan kontra PSBS Biak yang berakhir dengan skor 1-1 pada pekan ke-19 Liga 1 Indonesia di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu.
Pada pertandingan ini gol dari Balotelli hadir ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua, sedangkan PSBS Biak sempat unggul terlebih dahulu melalui Ariel Nahuelpan, demikian catatan Liga Indonesia.
Hasil imbang ini membuat PSM Makassar naik ke peringkat ke-19 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 31 poin dari 19 pertandingan, sementara PSBS Biak merangkak ke posisi 10 dengan 27 poin.
Secara statistik kedua tim sama mendapatkan 50 persen penguasaan bola, namun dalam urusan memberikan ancaman, PSM Makassar lebih baik dengan 17 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.
Pada pertandingan ini PSM dapat mencetak gol terlebih dahulu lewat Balotelli yang menerima umpan terobosan dari Daisuke Sakai, namun gol tersebut dianulir karena offside.
Memasuki babak kedua, PSBS berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-55 setelah umpan sepak pojok Jeam Kelly Sroyer dapat disambut sundulan Ariel Nahuelpan yang membobol gawang PSM sehingga skor berubah menjadi 1-0.
PSM berhasil menyamakan kedudukan pada waktu tambahan babak kedua, tepatnya di menit 90+2 lewat gol dari Balotelli setelah menerima umpan Rizky Pratama sehingga skor berubah menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.
Selanjutnya pada pekan ke-20 Liga Indonesia, PSM Makassar dijadwalkan bertandang ke markas Dewa United, Senin (27/1), sedangkan PSBS Biak menjamu PSIS Semarang, sehari sebelumnya.
Sang ayah bernama Edi Sunarsono (68) asal Kendal, Jawa Tengah, ini langsung terbang ke Jakarta bersama istrinya Jumat pagi usai mendengar kabar dari saudaranya pada Kamis (16/1) sore.
“Buleknya dari di Yogyakarta, dulu anaknya buleknya sama di apartemen Jakarta sini, cuma.bukan pramugari. Kebetulan pas pulang ngebelnya (nelpon) ke buleknya baru ngabarin ke saya,” kata Edi.
Edi hadir di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.
Edi mengaku kaget saat melihat dan mendapatkan kabar kalau ada kebakaran terjadi di Glodok Plaza.
Edi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk memastikan kebenarannya. Namun banyak jenazah yang belum bisa dikenali.
Oshima Yukari yang masih aktif sebagai pramugari ini terakhir mengabarkan kalau dirinya mau datang ke undangan teman pramugarinya yang berulang tahun.
Komunikasi terakhir antara Edi dengan sang putrinya di pergantian tahun pada Rabu (1/2/2024) saat mau mengisi acara di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
“Kemarin tanggal 1 Januari. Kami di Kabupaten Kendal selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Kebetulan dan Kabupaten Kendal mengutusnya untuk mengisi di anjungan TMII. “Nah itu saya di sini datang, temui saya di situ. Terakhir kami ketemu di situ, di anjungan Taman Mini itu,” katanya.
